dirut

H.Wahyu Eddy Wibowo
Komisaris Utama PT Citra Kartini Mandiri & Pembina APPSI (Asosiasi Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga Seluruh Indonesia )

Pekerja anak merupakan isu global yang diagendakan untuk ditanggulangi secara menyeluruh dan berkesinambungan. Komitmen ini dinyatakan dalam bentuk cita-cita bersama dengan motto “ Masa Depan Tanpa Pekerja Anak” ( Future Without Child Labour)1 sebagai upaya global (global efforts) mengakhiri pekerja anak. Gerakan global ini dibangun sebagai respon terhadap realitas pekerja anak di dunia yang masih memprihatinkan. Gerakan ini terus diakselerasaikan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan diwujudkan dalam bentuk Peta Jalan (Roadmap) untuk anak (PBPTA) Tahun 2016. Komitmen untuk melaksanakan peta jalan menjadi agenda kerja strategis bagi semua pihak di seluruh dunia.

Selengkapnya

Dalam konteks Indonesia, pekerja anak merupakan permasalahan bangsa yang membutuhkan tindakan segera dan berkesinambungan. Tindakan segera mewujudkan komitmen Indonesia bebas pekerja anak merupakan bagian dari agenda melaksanakan peta jalan global guna pencapaian penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan aksi terburuk untuk anak tahun 2016 dan melaksanakan rencana aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Upaya aksi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menanggulangi pekerja anak telah berkontribusi terhadap pencapaian peta jalan secara global. Dengan demikian, pemerintah,organisasi pengusaha,serikat pekerja/serikat buruh,lembaga non pemerintah,dan sektor swasta,baik dipusat maupun daerah,penting untuk bekerja secara terpadu dan berkesinambung agar cita-cita Indonesia bebas pekerja anak terwujud pada tahun 2022.

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 mengukapkan bahwa jumlah anak di Indonesia dengan kelompok umur 5-17 tahun sebesar 58,8 juta anak. Dengan 4,05 juta anak atau 6,9 persen di antaranya dianggap sebagai anak-anak yang bekerja. Dari jumlah total tersebut, sejumlah 1,76 juta anak 43,3 persen adalah pekerja anak dan 20,7 persenya bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Anak-anak dalam kategori tersebut secara umum mengalami putus sekolah dan hidup terlantar, serta bekerja pada berbagai jenis pekerjaan, sepeti pertanian, perkebunan, perikanan, dan di jalanan. Pekerja anak cendrung bekerja dalam waktu yang cukup lama dan berada pada pekerjaan yang eksploitatif. Meskipun belum terdapat data yang menyeluruh, anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk telah ditemukan pada jenis pekerjaan di bidang prostitusi, dilibatkan dalam perdagangan narkoba, dipekerjakan di pertambangan, dipekerjakan di perikanan laut dalam, dan pekerjaan sektor rumah tangga.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menanggulangi pekerja anak, khususnya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA). Komitmen itu dinyatakan dalam ratifikasi konvensi ILO nomor 138 mengenai batas usia minimum anak dibolehkan bekerja melalui undang-undang nomor 20 tahun 1999 dan Konvensi ILO nomor 182 tentang Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui undang-undang nomor 1 Tahun 2000. Dalam memperkuat komitmen Nasional, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi substansi kedua Konvensi ILO tersebut, mengenai pekerja anak (PA) dan BPTA, kedalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Untuk mengimplementasikan komitmen ini, pemerintah Indonesia membentuk komitmen aksi Nasional penghapusan BPTA (KAN-PBPTA) melalui keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2001 yang berperan dan bertugas sebagai penjuru (leading sector) dan pelaksaan aksi dipandu dengan Rencana Aksi Nasional Penghapusan BPTA (RAN-PBPTA) yang ditetapkan dalam keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2022.

Dalam kurun sepuluh tahun I (2002-2012), pemerintah dan lembaga non pemerintah telah bekerja untuk menghapus BPTA dengan capaian yang baik dan mendapat pengakuan Internasional. Upaya penghapusan pekerja anak dalam dekade ini dikembangkan dalam berbagai program dan kegiatan, yaitu advokasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan ( Komite Aksi dan Rencana Aksi Daerah), penyanderaan masyarakat (penerbitan leaflet, brosur,paket informasi, dan lain-lain), serta pengembangan pilot (uji coba) di berbagai daerah di berbagai sektor, seperti pekerja anak di sektor perikanan, sektor alas kaki, pertambangan, traffiking untuk eksploitasi seksual, dan pekerja rumah tangga anak (PRTA). Kegiaan ini dikembangkan dalam bentuk pencegahan pada lembaga pendidikan, pelayanan pendidikan, nonformal pendidikan keterampilan, penarikan melalui rehabilitasi, dan lain-lain. Rencana aksi Nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (RAN-PBTA) saat ini mulai memasuki tahap kurun waktu sepuluh tahun II (2013-2022). Dalam kurun waktu ini penting untuk mempriotaskan program pada pengarusutamaan isu pekerja anak pada kebijkaan dan program sektor, serta membangun gerakan nasional penghapusan BPTA.

Pelaksanaan penghapusan BPTA yang mengacu pada RAN-PBPTA telah berkontribusi signifikan bagi capaian penghapusan pekerja anak. Namun semua tindakan tersebut masih pada kelompok pekerja anak dan BPTA. Untuk mengatasi kesenjangan antara permasalahan dan respons yang dilakukan ini, perlu dilakukan langkah-langkah percepatan untuk mengakhiri penderitaan pekerja anak. Oleh karena itu, perlu disusun peta jalan (Roadmap) Menuju Indonesia bebas pekerja anak 2022. Peta jalan ini merupakan langkah-langkah percepatan dan strategi yang efektif untuk mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak.

Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Asosiasi Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga Seluruh Indonesia (APPSI), telah menetapkan kode etik perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) dan penghapusan pekerja rumah tangga (PPRT) dan mekanisme monitoring pelaksanaanya melalui Surat Keputusan Nomor : Skep 23/DPP APPSI/II/2015. Kode Etik berlaku bagi seluruh anggota APPSI dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan APPSI dan seluruh anggota sehari-hari.

Penyusunan Kode Etik berangkat dari keinginan bersama APPSI dan seluruh anggota untuk memberikan perlindungan kepada PRTA dan menghapus pekerja anak usia dibawah 18 tahun bekerja di sektor rumah tangga. Disamping itu kode etik ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak pada tahun 2022.

Secara umum kode etik ini berisi prinsip-prinsip anggota LPPRT (Lembaga penempatan pekerja rumah tangga) :

  1. Mensukseskan program pemerintah wajib belajar 12 tahun dan Tidak merekrut, menerima dan menempatkan PRT di bawah usia 18 tahun
  2. Memberikan sarana dan prasarana penampungan yang layak bagi calon PRT
  3. Memberikan pengarahan dan pelatihan yang sesuai dengan standar yang berlaku kepada calon PRT
  4. Memberikan kepastian mendapatkan jaminan kesehatan, sosial, dan kesejahteraan
  5. Memberikan perjanjian kerja yang jelas antar pemberi kerja dan PRT
  6. Melakukan pemantauan pasca penempatan ditempat kerja
  7. Mencegah tindak kekerasan dan kejahatan seksual terhadap PRT

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada ILO Jakarta yang telah memberikan dukungan sehingga kode etik perlindungan PRT dan penghapusan PRTA dapat disusun dan disahkan. Kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak yang telah memberikan masukan yang sangat berharga dalam diskusi dengan anggota APPSI, dan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya terhadap tersusunnya kode etik APPSI, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga (LPPRT), Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) merupakan mitra pemerintah di bidang penempatan tenaga kerja didalam negeri dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta perluasan kesempatan kerja dibidangnya.

PT Citra Kartini Mandiri sangat membantu pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dibidang perawatan keluarga antara lain : Baby sitter/perawat bayi, Nanny/perawat anak, Elderly Caretaker/perawat lansia, PRT/asisten rumah tangga.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan berbagai banyak nikmat kepada kita semua yakni nikmat umur, nikmat hidup, nikmat sehat dan nikmat lainnya, sehingga kita semua dapat melangkah meningkatkan sumber daya manusia serta perluasan kesempatan kerja membantu pencari kerja untuk mendapatkan gaji yang layak demi kesejahteraan keluarganya. 

Bagaimanakah Pelayanan Citrakartini?

PEMESANAN PEKERJA ONLINE